Adilkah putusan hukum dalam kasus Sambo ?

  “Orang-orang lebih takut pada hukum manusia daripada Tuhan, karena hukumannya terasa paling dekat.” -  William Penn

Hukum dan keadilan  ?

Kasus Sambo sudah ke tahap tuntutan Jaksa , Senin 16 Januari 2023 diputuskan 8 tahun penjara kepada Kuat Ma'ruf  dan Ricky Rizal dengan dakwaan  terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. 

Pasal 340 berbunyi, “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”  Berdasarkan pasal ini jaksa penuntut dalam persidangan  menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma’ruf dengan pidana penjara selama delapan tahun dikurangi masa penahanan dan penangkapan. 

 

Dtuntut 8 tahun penjara 

Terhadap Ricky dan Kuat, jaksa menyebut hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dinilai mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Kemudian, Ricky dan Kuat dinilai berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan. Dalam sidang, JPU juga membacakan hal yang meringankan para terdakwa. Kuat Ma'ruf selama ini tidak pernah melanggar hukum dan dinilai berlaku sopan selama persidangan berlangsung. Kuat Ma'ruf juga dinilai tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Sedangkan, Terdakwa Ricky dinilai berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Tak hanya itu, status Ricky sebagai tulang punggung keluarga dan figurnya sebagai seorang ayah yang memiliki anak-anak yang masih kecil juga dipertimbangkan jaksa sebagai hal meringankan. 

      

Pengacara Kuat Ma'ruf

Terhadap dakwaan ini J, Yonathan Baskoro Pengacara Keluarga Brigadir Joshua menyatakan tuntutan 8 tahun ,  jaksa kurang serius,( Kompas.com 16/1/2023 ). Dalam persidangan antara Ricky dan Kuat berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan hakim maupun jaksa , banyak jawaban yang dilontarkan dengan jawaban tidak tahu atau tidak mendengar . Berdasarkan hasil persidangan Jaksa menyimpulkan bahwa Ricky dan Kuat ikut serta dalam rencana pembunuhan tetapi tidak terungkap dalam persidangan apakah mereka berdua berencana dengan FS merencanakan pembunuhan ? Pertanyaan ini belum terungkap dalam persidangan , tentu hal ini menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutuskan hukumannya .

 

Sambo tetap tegar

Putusan dakwaan terhadap  Ferdi Sambo oleh JPU Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipidana seumur hidup karena terbukti dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dakwaan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, Ferdy Sambo juga juga dinilai terbukti melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait pengusutan kasus kematian Brigadir J. Dalam dakwaan disebutkan, Bharada E menembak Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Peristiwa pembunuhan disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang pada 7 Juli 2022. Ferdy Sambo kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022. 

       

Mencari keadilan ?

Atas tuntutan jaksa tersebut, kubu Ferdy Sambo bakal menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada sidang selanjutnya. Terhadap putusan dakwaan ini pihak keluarga Brigadir J tidak puas jaksa penuntut umum (JPU) hanya menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Seperti dinyatakan oleh Ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat, mengatakan, sejak awal pihak keluarga berharap jaksa menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman mati karena telah menghilangkan nyawa putranya.( Kompas,com , 17/1/2023 ). 

  

Pembelaan terhadap Sambo

 

 Sikap tidak puas terhadap hasil putusan dakwaan terhadap Ferdi Sambo dipidana seumur hidup terlihat ketika pengunjung persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berteriak gemuruh karena mendengar  hasil putusan dakwaan yang telah menjerat rasa keadilan masyarakat . Demikian juga para netizen di medsos dan pengamat baik di televisi , konten dan pad cost  menyuarakan ketidakpuasan terhadap putusan dakwaan tersebut yang dianggap tidak adil terhadap perbuatan pidana Ferdi Sambo .

    Di negara demokrasi pernyataan masyarakat sah-sah saja . Negara kita yang  menganut sistem hukum  Kontinental (civil law system), eksistensi peraturan perundang-undangan sangatlah penting, karena bila dikaitkan dengan asas legalitas yang berarti setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya segala keputusan diserahkan kepada hakim sehingga otoritas keputusan dimiliki oleh hakim di pengadilan .

  

Keberatan hukuman terhadap Sambo

Beda dengan Sistem Hukum Anglo Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Sistem hukum ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Dibentuk melalui lembaga peradilan dengan sistem yurisprudensi dianggap lebih baik, agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan manfaat yang dirasakan langsung ke masyarakat. Negara yang menggunakan sistem ini Amerika Serikat dengan sistem Juri , putusan dakwaan diserahkan kepada Juri yang merupakan representatif masyarakat sehingga hakim hanya mengikuti suara keputusan Juri . Di Indonesia putusan dakwaan diserahkan kepada hakim berdasarkan hasil dakwaan jaksa , bukti dan fakta di persidangan sehingga opini masyarakat diabaikan . Dalam persidangan yang memberatkan yaitu  Ferdy Sambo dinilai berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan ,  akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kegaduhan yang luas di masyarakat,  Ferdy Sambo dinilai tidak sepantasnya melakukan pembunuhan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan petinggi Polri. Sambo dinilai telah menyebabkan banyak anggota Polri lainnya turut terlibat dalam kasus tersebut. Sedangkan hal-hal yang meringankan tidak ada, Beberapa pertimbangan inilah yang menyebabkan Ferdi Sambo dipidana seumur hidup . 

Delapan tahun penjara...

 Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menuntut istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, selama delapan tahun penjara. Putri Candrawathi dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J , sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP . Tepat setelah jaksa mengajukan tuntutannya, pengunjung bersorak tanda tidak suka pada tuntutan tersebut. Hal ini juga disikapi oleh ibu dari mendiang Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Rosti Simanjuntak, menyatakan sangat kecewa atas keputusan jaksa penuntut umum yang menjatuhkan tuntutan 8 tahun penjara kepada terdakwa pembunuhan berencana, Putri Candrawathi.

Menyakitkan hati kami.....

"Tuntutan di persidangan hari ini membuat saya sebagai ibu semakin hancur. Tuntutan itu sangat menyakitkan kami. Membuat hati saya semakin sakit," kata Rosti sambil menangis dikutip dari program Breaking News di Kompas TV, Rabu (18/1/2023). Para pengamat pun  menanyakan tentang hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya . Bukankah PC menjadi aktor pemicu perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J ? Karena berdasarkan keterangan PC tentang perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J disampaikan kepada suaminya FS maka terjadilah pembunuhan tersebut . Hukuman itu terlalu ringan bagi PC yang hanya dituntut 8 tahun penjara . PC dengan mimik seolah-olah korban di setiap sidang pengadilan ingin menunjukkan rasa empati kepada hakim dan jaksa . Walaupun dalam persidangan tidak terbukti adanya perkosaan tetapi PC dan penasehat hukum tetap menyatakan bahwa PC korban pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J . Namun dalam surat putusan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa menyebutkan bahwa telah terjadi perselingkuhan antara PC dengan Brigadir J sehingga terjadilah pembunuhan .Hal tersebut disimpulkan melalui keterangan saksi Putri Candrawathi nomor 210, keterangan Kuat Ma’ruf nomor 124, 125, dan 50, serta keterangan Aji Febriyanto selaku ahli poligraf, dan berita acara pemeriksaan poligraf.

Ahli hukum pidana Unsoed...

Atas tuntutan dakwaan terhadap PC hanya 8 tahun penjara ahli hukum pidana Unsoed, Hibnu Nugroho  mengungkapkan jika satu faktor yang mempengaruhi JPU adalah gender.

"Saya melihatnya sebagai aspek seorang ibu, yang harus berhadapan dengan hukum," tuturnya menjelaskan.( youtube Kompas .TV) . Tidak salah kalau JPU menerapkan hukuman 8 tahun penjara . Hal yang memberatkan tuntutan hukuman  yaitu Putri Candrawathi menyebabkan hilangnya nyawa korban Yosua dan menyebabkan kesedihan untuk keluarga.  Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya saat memberikan keterangan di persidangan," imbuh jaksa. Putri Candrawathi disebut tidak menyesali perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat, Sementara itu, hal-hal yang meringankan tuntutan Putri, yaitu belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa sopan di persidangan. Atas tuntutan jaksa tersebut, kubu Putri Candrawathi bakal menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada sidang selanjutnya.

Kejujuran tidak dihargai

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menuntut Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E selama 12 tahun penjara. Richard Eliezer dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir . Terdakwa Richard Eliezer terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Saat pembacaan surat tuntutan dakwaan JPU terdiam karena menunggu gemuruh pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga hakim memutuskan agar pengunjung sidang untuk diam mendengarkan putusan dakwaan tersebut . Semua yang hadir di persidangan terkejut atas putusan hukuman tersebut .Pihak keluarga terkejut Richard Eliezer atau Bharada E dituntut hukuman pidana penjara 12 tahun dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sambil terbata-bata menahan tangis, Paman Richard, Roy Pudihang, mengatakan, pihak keluarga terpukul dengan tuntutan jaksa itu. "Kami keluarga juga merasa terkejut dan terpukul dengan (tuntutan) hukuman yang dijatuhkan 12 tahun," kata Roy dalam tayangan Kompas TV, Rabu (18/1/2023).

Kritik saran mulai terdengar

Mendengar tuntutan JPU, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) bersuara. Lembaga yang telah melindungi Richard Eliezer sebagai justice collaborator kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini sangat menyayangkan apa yang dituntut JPU dalam perkara tersebut. "Kami intinya menyesalkan, menyayangkan sekali tuntutan JPU terhadap Richard Eliezer 12 tahun. Itu di luar harapan kami," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas ( Kompas.Com 18/1/2023 ) Sikap LPSK bukan tanpa alasan. Susi mengatakan, Richard Eliezer adalah seorang justice collaborator atau saksi pelaku yang pertama kali mengungkap peristiwa pembunuhan berencana Yosua. Richard juga disebut konsisten dalam memberikan keterangan, tidak berubah-ubah dan membuat kasus ini bisa terungkap. Menurut dia, jika Richard tak membuka diri sebagai justice collaborator, kasus tersebut mungkin tak terungkap hingga saat ini. Para ahli pun banyak yang berpendapat tentang hukuman yang terlalu berat bagi seorang justice collaborator . Jaksa tidak melihat Richard sebagai seorang justice collaborator tetapi lebih kepada eksekutor pembunuhan terhadap Brigadir Joshua . Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban Nomor 31 Tahun 2014 yang tercantum dalam pasal 10 A  ada penjelasan terkait pidana bersyarat, kemudian pidana percobaan dan pidana paling ringan dari para terdakwa, Dengan ketentuan ini tuntutan hukuman bagi Richard haruslah lebih ringan daripada terdakwa lainnya . Namun kenyataannya jaksa menuntut dakwaan lebih tinggi daripada para terdakwa lainnya . Tidak ada artinya justice collaborator dalam sistem hukum di Indonesia . Kejujuran seharusnya dihargai dan mendapat reward berupa keringanan hukuman . Bukannya para pembohong yang mendapatkan keringanan hukuman  . Hukum ternyata tajam untuk orang kecil tetapi tumpul bagi orang kaya .

Respon Kejaksaan Agung

Terhadap hasil putusan hukuman Bharada Richard Eliezer , Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Fadil Zumhana, keputusan JPU menuntut Bharada E selama 12 tahun penjara sudah tepat. "Dari segi kami ada parameter yang jelas, dan kami nyatakan tuntutan 12 tahun Richard sudah tepat, jaksa kami sudah tepat," ujar Fadil seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu (18/1/2023). Fadil mengatakan, tuntutan selama 12 tahun diberikan karena Bharada E memiliki keberanian untuk melakukan penembakan. Dalam kasus ini siapa saja boleh berpendapat dan sah-sah saja . Namun akhirnya keputusan ada ditangan hakim , segala putusan dakwaan tidak berpengaruh terhadap otoritas hakim . Dalam sistem hukum pidana di Indonesia , hakim akan melihat fakta dan bukti persidangan , tidak terintervensi kekuasaan lain  . Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan hukuman , bisa saja hukuman semakin berat atau diringankan terhadap terdakwa . Sekarang kita tunggu saja hasil keputusan hakim ? (ABC).

Kena prank Megawati..

 "Demokrasi diizinkan untuk memilih kandidat yang paling tidak Anda sukai." - Robert Byrne

HUT PDI P ke-50

Hari kelahiran setengah abad PDI Perjuangan tanggal 10 Januari 2023 diperingati di JIExpo Kemayoran Jakarta. Peringatan dihadiri oleh Presiden Jokowi namun tanpa dihadiri oleh ketua partai lainnya . Katanya peringatan untuk konsolidasi partai menjelang pemilu 2024 sehingga hanya dihadiri oleh kader partai . Sebelumnya , Desember 2023 di konferensi pers  Sekjen PDI Perjuangan  Hasto Kristiyanto membocorkan bahwa ketum Megawati Soekarnoputri bakal akan mengumumkan capres usungan PDIP  pada tahun 2023. Tentu bocoran ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia , siapa nama capres yang akan diusung oleh PDIP. Namun setelah menonton siaran langsung dari televisi , pidato  politik Megawati tidak menyebutkan nama capres , hampir satu setengah jam isi pidato Megawati lebih ke arah konsolidasi kader PDIP untuk mempersiapkan pemilu 2024.  Kita kena prank , karena nama capres yang ditunggu - tunggu tidak disebutkan . 

Capres tunggu instruksi

Tentu sah-sah saja Megawati bicara apa saja sebagai ketum partai politik . Isi pidato selain kilas-balik perjalanan PDIP , menjelaskan juga bahwa kader PDIP harus turun untuk mendengar suara rakyat , mengkritisi juga tentang pengkaderan di partai politik seharusnya partai politik bisa menghasilkan seorang pemimpin untuk dijadikan capres bukan orang lain , bahkan presiden Jokowi Pun tidak ada apa-apanya kalau tidak ada PDI P . Tentu perkataan ini benar bahwa Jokowi adalah petugas partai yang diemban sesuai instruksi partai  . Nama capres yang diusung PDIP adalah hak prerogatif Megawati sebagai ketua partai , jadi orang lain tidak perlu mengurusi hak orang lain . Pernyataan ini membuat Grace Natalie dari kubu PSI minta maaf karena telah mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres pemilu 2024 . Dalam pidato tersebut Megawati menyinggung tentang dirinya kenapa tidak memilih dirinya sebagai presiden , bukannya dia cantik , pintar , berkharisma dan mempunyai pengalaman sebagai pemimpin . Apakah dia sedang mencalonkan dirinya sebagai capres dari PDI P  ? .

Apakah aku yang dipilih ?

Banyak pengamat yang berpendapat bahwa Megawati sedang bimbang untuk memilih antara Puan atau Ganjar . Puan sebagai trah dari Soekarno tentu mempunyai hak waris untuk memimpin bangsa dan hal ini sudah dipersiapkan untuk melangkah menjadi capres . Ganjar sebagai anak ideologi nasionalis juga diperhitungkan , setelah memimpin menjadi gubernur Jawa Tengah  selama dua periode karir  politik Ganjar  menanjak terus . Hal ini dapat dilihat dari survei yang memperlihatkan elektabilitas Ganjar naik terus sebagai capres . Namun dalam pidato politik Megawati  dua nama tersebut tidak disinggung , antara Puan dan Ganjar  . Memang Megawati menyebutkan pahlawan-pahlawan wanita mulai dari Cut Nyak Dien , Kartini , Martha Christina Tiahahu dan Laksamana Malahayati  dijadikan nama kapal rumah sakit terapung yang diresmikan saat ulang tahun PDIP ke 50 tahun. Apakah ini pertanda mencalonkan Puan sebagai capres perempuan yang layak memimpin bangsa Indonesia ?

Dikucilkan , disingkirkan .......

Tentang Ganjar tidak terdengar , saat ulang tahun PDIP ke 50 Ganjar bergabung dengan kader lainnya , tidak menempati kursi elit di jajaran politikus PDIP . Ganjar dikucilkan , dipinggirkan atau dibuang , kita tidak tahu karena semua tergantung ketum PDIP , Megawati . Presiden Jokowi memuji Megawati karena tidak tergesa-gesa mengumumkan capres , tidak grusa-grusu bahasa jawanya . Megawati berencana akan ada pertemuan akbar  1 Juni 2023 bertepatan memperingati Bulan Bung Karno di GBK , apakah akan ada pengumuman capres dari PDIP ? Atau kejutan lain , atau prank lagi ! ( abc )

Melihat Sambo dkk di pengadilan

Ada lagi yang kulihat di bawah matahari , di tempat pengadilan , di situ pun terdapat ketidakadilan dan ditempat keadilan disitu pun terdapat ketidakadilan . Berkatalah aku dalam hati : " Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil , karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya " ( Pengkhotbah 3:16-17 )

 

Kasus Sambo mulai dipersidangkan

Teka-teki kasus Sambo sudah mulai di meja hijaukan . Untuk pertama kalinya Sambo dan kawan- kawan duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa . Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah memberikan dakwaan dan hasil tuntutannya semua terdakwa telah memenuhi persyaratan dakwaan baik secara material maupun formal  melakukan tindak pidana . Namun melalui pengacara masing-masing mereka melakukan eksepsi atau nota keberatan kepada majelis hakim . Hanya pengacara Bharada Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi ke majelis hakim . Menurut pengacara Bharada E , Ronny Talapessy menilai dakwaan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah cermat dan tepat . Hanya ada beberapa catatan yang akan disampaikan dalam proses pembuktian ( CNN Indonesia,18/10/2022 ). Apakah ini strategi Bharada E sebagai justice collaborator yang konsisten dalam memberi keterangan sepanjang proses sidang ? . Tentu kita perlu mencermati  dan mengikuti persidangan lebih lanjut . Hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menolak eksepsi Sambo , PC , Bripka Ricky dan Kuat Ma'ruf dilanjutkan sidang hari Rabu , 26 Oktober 2022 untuk mendengarkan putusan sela dari majelis hakim . 

Pembacaan dakwaan oleh JPU

Isi dakwaan  para terdakwa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak jauh dari komentar para pengamat yang berpendapat di media sosial . Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana mengancam  Sambo dan PC . Dalam dakwaannya disebutkan Sambo membunuh Brigadir Joshua di bagian  belakang kepalanya . Namun Sambo dalam eksepsinya tidak  membunuh hanya menyuruh Bharada E untuk menghajar Brigadir Joshua . Seolah-olah pelaku utamanya adalah Bharada E yang membunuh Brigadir Joshua sehingga  dakwaan pembunuhan berencana tidak dapat didakwakan terhadap Sambo. Tetapi pembelaan Sambo terhadap harga dirinya karena pelecehan terhadap istrinya . 

Pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum

Demikian dengan PC dalam dakwaan telah berencana dengan Sambo untuk menghabisi nyawa Brigadir Joshua tetapi dalam eksepsinya PC sebagai korban pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua . Walaupun terhadap dakwaan melalui  visum et repertum tidak ditemukan sperma di tubuh Brigadir Joshua.  Terhadap dakwaan terdakwa lainnya  , Bharada E terpaksa membunuh Brigadir Joshua karena disuruh oleh Sambo sebagai komandannya . Sebagai seorang anggota Polri harus patuh terhadap komandannya seorang jenderal  berbintang dua . Bripka Ricky yang menolak perintah Sambo  karena tidak kuat untuk membunuh Brigadir Joshua sehingga didakwa ikut serta dalam rencana pembunuhan dan Kuat Ma'ruf didakwa ikut serta dalam rencana pembunuhan .

Pertarungan pembuktian dimulai 

Tentu semua ini merupakan awal persidangan yang akan berlanjut ke persidangan selanjutnya . Seperti sebuah drama , baru mulai babak awal menceritakan para pemain dan perannya dalam sebuah skenario . Bagaimana cerita selanjutnya ? Tentu akan melihat pertarungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Pengacara untuk membuktikan segala dakwaan dan pembelaan di persidangan .  Semua putusan dikembalikan kepada majelis hakim untuk memutuskan seadil-adilnya hukuman bagi si terdakwa. Bagi saya orang awam dan mungkin orang lain  melihat persidangan yang disiarkan secara langsung di televisi  tentu berharap kepada majelis hakim untuk menghukum seadil-adilnya bagi terdakwa .

Berdoa dan pasrah

Melihat persidangan saya melihat mimik wajah dan olah tubuh yang diperlihatkan oleh para terdakwa. Sambo begitu tegar , matanya selalu melirik ke arah Jaksa Penuntut Umum ketika membaca dakwaannya dan tangannya selalu mencoret dengan stabilo di lembar kertas dakwaannya. Wajah PC terlihat memelas seperti korban untuk dikasihani dan ketika dakwaan selesai  dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum , kemudian hakim menanyakan apakah sudah paham dakwaan yang didakwakan dan dijawab seperti orang tidak tahu hukum dengan jawaban tidak tahu yang didakwaan sehingga oleh hakim disuruh Jaksa Penuntut Hukum untuk menjelaskan dakwaan kepada PC . Wajah terlihat pasrah dan menunduk berdoa ketika  Bharada E   duduk di kursi untuk mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum . Di akhir persidangan Bharada E membacakan permintaan maaf kepada keluarga Brigadir Joshua .

Tenang dan terserah hakim

Wajahnya tenang diperlihatkan oleh Bripka Ricky tetapi tidak paham isi dakwaan ketika hakim bertanya kepada terdakwa Bripka Ricky sehingga oleh hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Hukum untuk menjelaskan dakwaan kepada terdakwa Bripka Ricky . Lebih aneh lagi melihat wajah terdakwa Kuat Ma'ruf terlihat tertidur ketika isi dakwaan sedang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum . Mungkin terlalu lelah mengikuti persidangan yang cukup lama , terlihat pasrah Kuat Ma'ruf sehingga menyerahkan segalanya kepada pengacara . Jaksa Penuntut Umum begitu lantang dengan intonasi tinggi dan keras ketika membacakan uraian surat dakwaan di persidangan . Demikian juga hakim begitu tegas karena berasaskan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan yang sederhana , cepat , dan biaya ringan . Kuasa hukum pun berperan untuk melindungi hak terdakwa dalam persidangan sehingga dalam setiap eksepsi terdakwa diberikan kebebasan memberikan keterangan kepada hakim . 

Kematian Brigadir Joshua tidak sia-sia

Hampir 3 bulan atau 100 hari kematian Brigadir Joshua persidangan Sambo dan kawan-kawan mulai digelar  di pengadilan negeri Jakarta Selatan  . Brigadir Joshua di surga melihat dengan tatapan senyum , tertawa , sedih ketika persidangan tentang dirinya berlangsung di pengadilan . Keadilan di dunia bisa dibeli , direkayasa dan menjadi permainan tetapi keadilan Tuhan tidak ada yang bisa melawan …(abc)

Menggaet pemilih muda di pemilu 2024

 Kalau pemuda sudah berumur 21-22 tahun sama sekali tidak berjuang, tak bercita-cita, tak bergiat untuk tanah air dan bangsa, pemuda begini baiknya digunduli saja kepalanya.( Soekarno )

Kekuatan besar di pemilu

Hasil survei tim Riset dan Analitik Kompas Gramedia Media bersama dengan Litbang Kompas menunjukkan tingginya antusiasme kaum milenial (lahir tahun 1981-1996) dan generasi Z (lahir tahun 1997-2012) untuk mengikuti Pemilu 2024. Sebanyak 86,7 persen menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sementara 10,7 persen masih menimbang dan 2,6 persen lainnya menolak mengikuti ajang elektoral tersebut. ( Kompas 8/4/2022) . Survei ini cukup menggembirakan karena generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024. Pemilih muda  atau pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya antara 17-37 tahun. Pada pemilu serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada pemilu serentak 2019, data dari KPU jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 juta - 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35%-40% pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa. Hal ini disambut antusiasme di kalangan para politisi dan parpol  berlomba-lomba untuk  menggaet suara pemilih terutama pemilih muda. 

Pendekatan terhadap milenial

Strategi apa yang digunakan oleh politisi dan parpol menggaet pemilih muda di pemilu 2024 ? Pemilih muda hidup dan  tumbuh besar saat teknologi sedang berkembang. Mereka bahkan cenderung sulit dipisahkan dari perangkat teknologi. Hal ini dapat dilihat pada keseharian yang cenderung sulit berpisah dengan smartphone miliknya. Kelompok ini identik dengan generasi muda yang menguasai teknologi . Media sosial dinilai menjadi senjata yang ampuh untuk menggaet pemilih muda  sebagai platform komunikasi dengan masyarakat. Strategi kampanye dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Telegram , Tik Tok  dan sejenisnya diharapkan bisa menjadi jembatan penghubung antara para calon dalam pemilu 2024 dengan para calon konstituennya. Sekarang bukan jamannya lagi menggunakan  baliho di pinggir jalan atau pamflet di pasar-pasar untuk menggaet pemilih bagi calon konstituennya. Jaman teknologi yang serba canggih seperti sekarang ini menuntut adanya strategi  kampanye yang lebih efektif untuk menggaet pemilih muda yang gandrung dengan teknologi informasi . Media sosial menjadi sarana bagi politikus dan parpol untuk berkampanye . Dua tahun ini menjadi kesempatan untuk bermain di media sosial dengan segala aktivitas dan kreativitas . Ganjar Pranowo gubernur Jawa Tengah memperlihatkan segala aktivitasnya melalui you tube , masganjar.id sebagai kontennya menyapa siapa saja warga untuk mendekatkan dirinya sebagai idola khalayak ramai . Demikian juga dengan Ridwan Kamil tampil di Citayam Fashion Week  , menggandeng Bonge meresmikan Setu Rawa Kalong Depok .

Popularitas sebagai daya tarik

Bagaimana penyanyi cilik Farel Prayoga yang viral di youtube dengan lagu ojo dibandingke dan diundang di istana presiden saat upacara kemerdekaan telah mengundang para menteri , jenderal dan artis berjoget ria ?  Beberapa hari kemudian Farel diundang di acara Partai Amanat Nasional , ke rumah Erick Thohir dan Ganjar Pranowo menemui Farel di Banyuwangi . Popularitas menjadi daya tarik untuk menggaet suara siapa saja terutama kaum milenial . Menjelang pemilu nanti tentu akan  akan terjadi persaingan di media sosial oleh para tokoh calon legislatif maupun Capres dan Cawapres untuk menjaring suara kaum milenial. Para youtuber ,konten dan podcast menjadi sarana bagi politisi , parpol dan capres dan cawapres untuk mencari suara untuk menuju kemenangan .

Sosok menjadi pilihan kaum milenial

Kaum milenial lebih melihat kepada sosok dibandingkan program-program yang dijelaskan oleh politikus atau parpol saat kampanye. Media sosial menjadi alat komunikasi dan informasi yang sangat efektif untuk memperkenalkan sosok kepada kaum milenial .  Ada hubungan yang signifikan antara sosok dengan elektoral  parpol . Semakin populer sosok seseorang maka akan bertambah jumlah pemilih terhadap parpol di lembaga legislatif. Hal ini sudah terlihat hasil pemilu beberapa  tahun yang lalu . Ketika SBY terpilih menjadi presiden maka otomatis partai Demokrat menang di DPR , demikian juga ketika Jokowi menjadi presiden , PDI memiliki jumlah perwakilan  terbesar di legislatif . Tidak mengherankan menjelang pemilu , sosok politikus dan parpol  mulai muncul di youtube , tik-tok , podcast maupun membuat  konten sebagai ajang promosi untuk dikenal oleh kaum milenial . Tetapi jangan move-on dulu karena kaum milenial cerdas untuk mengamati dan melihat media sosial . Konten yang terlalu didramatisir  seperti sinetron atau settingan yang tidak masuk akal menjadi lelucon bagi kaum milenial .Tetapi konten yang natural , apa adanya dan jujur mempunyai penilaian tersendiri bagi kaum milenial . Sudah siapkah menggaet kaum milenial ? ( abc )

Ganjar capres 2024

 "Beberapa orang mengubah partai mereka demi prinsip mereka; yang lain, mengubah prinsip mereka demi partai mereka." - Winston Churchill

Ganjar capres pilihan rakyat

Berita Ganjar tidak  diundang dalam acara konsolidasi PDIP untuk pemenangan Pemilu 2024 Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang digelar di Semarang, Minggu (18/9/2022) menjadi viral di medsos . Tidak hanya sekali ini saja Ganjar tidak diundang , lebaran 2022 kemarin Ganjar juga tak diundang dalam acara halal bihalal DPD PDIP Jawa Tengah. Jauh sebelum itu, pada Mei 2021 lalu, Ganjar tak diundang di acara HUT PDIP ke-48 yang digelar di Panti Marhaen Semarang. Setiap acara memang Puan menghadiri di acara tersebut . Tidak tahu apa yang terjadi di internal elit politik PDI Perjuangan . Ganjar ketika ditanya oleh wartawan tidak ada apa-apa , hubungan saya dengan Mbak Puan baik-baik saja . 

Dicaci , disingkirkan dan dianak tirikan

Peristiwa ini mengingatkan beberapa tahun yang lalu ketika ada keretakan hubungan SBY dengan Megawati , saat itu SBY sebagai Menko Polkam tidak diundang dalam rapat kabinet . Peristiwa ini menjadikan SBY seolah-olah dibuang , disingkirkan dan dizalimi oleh rezim saat itu . Akhirnya SBY mendirikan  partai demokrat dan mencalonkan diri menjadi presiden . Hasilnya partai demokrat menang dalam pemilu dan SBY menjadi presiden dua kali periode . SBY sebagai pihak tersingkirkan dan terzalimi oleh rezim  kemudian  mendapat dukungan dan simpati dari  rakyat . Suara kemenangan untuk SBY menjadi kenyataan . 

Demikian juga ketika  Jokowi menjadi presiden , setelah menjadi walikota Surakarta oleh PDIP dicalonkan menjadi gubernur DKI  dan menang . Sosok orang sederhana , dipinggirkan dan mewakili wong cilik diperlihatkan dalam diri Jokowi . Baru setengah periode Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta dicalonkan kembali oleh PDIP untuk menjadi presiden . Pencalonan pun baru dideklarasikan saat waktu sudah mendesak dan dukungan rakyat untuk Jokowi membuahkan dua periode menjadi presiden . 

Sebagai petugas partai 

Apakah peristiwa ini akan terulang kembali saat ini ?

Ganjar sebagai sosok disingkirkan , dibuang dan dianggap anak tiri oleh PDIP seolah-olah hidup sendiri tanpa dukungan partai . “ Saya sebagai kader partai akan bekerja yang ditugaskan saya sebagai gubernur . Urusan Capres prerogatif ketua umum “ penjelasan Ganjar ketika ditanya tentang pencalonan dirinya sebagai calon presiden . Sebagai gubernur , Ganjar telah bekerja keras dan menghasilkan prestasi bagi provinsi Jawa Tengah . Ada 178 penghargaan yang telah diterima selama menjadi gubernur Jawa Tengah .  Tahun 2019 Jawa tengah mendapat penghargaan sebagai provinsi paling inovatif dalam Innovative Government Award 2019. Jawa Tengah juga mendapat prestasi sebagai provinsi paling berintegritas dari Hasil Survei Penilaian Integritas KPK. Pada tahun 2020 Jawa tengah berhasil mendapat peringkat pertama pada PPD 2020. Tahun 2020 Jawa Tengah menyabet penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Penghargaan SAKIP Award tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi. Yang terbaru, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima dua penghargaan dari Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP). Dua penghargaan tersebut diberikan atas kinerja Pemprov Jateng yang mencapai level tiga untuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Indeks. Ganjar Pranowo mendapat Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama -2015 , Pembina Seni Budaya dan Pariwisata daerah oleh Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia -2018 , Anggota Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia-2018 dan Widyaiswara Ahli kehormatan  Lembaga Administrasi Negara-2019 . Beberapa prestasi dan penghargaan tersebut  diatas menunjukkan sebagai petugas partai , Ganjar Pranowo telah melakukan tugas dengan baik . Namun di elit politik PDIP kritikan terhadap kinerja Ganjar bermunculan . Bambang Pacul dan Trimedya Panjaitan politisi PDIP menyebutkan Ganjar ambisius maju pada Pilpres 2024 . Bagi dia, langkah Ganjar yang gencar bermanuver untuk Pilpres 2024 sudah kelewat batas. Bahkan, Trimedya menilai Ganjar kemlinthi atau dalam istilah orang Jawa berarti sombong atau congkak. Trimedya juga membanding-bandingkan kinerja Ganjar dengan Puan .( Kompas.com 19/09;2022 ). Pernyataan serupa pernah Puan sampaikan pada Mei 2021 lalu. Kala itu, dia mengatakan, sosok pemimpin yang layak menjadi calon presiden ialah orang yang bekerja di lapangan, bukan di media sosial.(Kompas.com 19/09/2022} . Pernyataan ini tentu sah-sah saja disampaikan secara terbuka oleh elit politik untuk mencalonkan Puan menjadi Capres tahun 2024 . Ternyata di internal PDIP terjadi persaingan untuk pencalonan Capres antara Puan dengan Ganjar . Walaupun pencalonan belum ditentukan oleh Ketua Umum tetapi elit politik di PDIP telah mengusung nama Puan sebagai  capres . Untuk itu Puan mulai bergerilya mengadakan pertemuan dengan Prabowo sebagai ketua Gerindra , pertemuan dengan Surya Paloh ketua Nasdem dan terakhir dengan Cak Imin ketua PKB . Apakah akan terjadi koalisi diantara mereka ? Tidak tahu hanya waktu yang menjawabnya nanti .  

Bagaimana dengan Ganjar ?

Survei membuktikan

Berdasarkan survei  terakhir oleh  Lembaga survei Charta Politika merilis survei elektabilitas bakal calon presiden (capres) 2024. Nama Ganjar Pranowo tembus mencapai 31,1% di antara bakal capres potensial lainnya. Sedangkan Puan di posisi keenam di angka 2,4 % . Demikian juga hasil survei Indo Riset Ganjar unggul di posisi pertama dengan angka 23,2 % sedangkan Puan di posisi kesebelas dengan angka 1,1 % . Dengan data ini menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo selalu unggul dibandingkan dengan calon presiden lainnya .                  

Dukungan relawan ..

Relawan Ganjar mulai bergerak untuk mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres tahun 2024 . Arus bawah mulai dari petani , emak-emak , pedagang , ulama dan kaum milenial mulai membentuk komunitas untuk mendukung Ganjar sebagai Capres . Ada beberapa relawan yang terbentuk yaitu Sahabat Ganjar , Srikandi Ganjar ,Komunitas Warteg Indonesia , Ganjarist , Mak Ganjar , Ganjar Pranowo Mania dan masih banyak lagi . Relawan ini mulai bergerak dan hampir di semua daerah di Indonesia mendukung Ganjar sebagai Capres 2024 . Suara rakyat mulai mendukung dan mendeklarasikan Ganjar sebagai capres 2024 . Bercermin  dari pemilu lima tahun lalu bagaimana Jokowi didukung oleh para relawan . Dengan kekuatan para relawan yang dikenal dengan nama Projo telah membawa Jokowi menjadi presiden . Vox populi, vox dei ( suara rakyat adalah suara Tuhan ) bisa dikatakan para relawan adalah rakyat dan mereka menyuarakan suara Tuhan .

Kalau lu ngak dipilih sama partai lu boleh gabung ke saya

Sekarang tinggal bagaimana jawaban Ganjar ? Ada satu pilihan dari dua pilihan yaitu tetap sebagai kader PDIP menjadi tim sukses Puan atau pindah ke partai lain dipinang menjadi capres . Kalau tetap menjadi kader PDIP , suara PDIP akan menurun dan dilihat dari elektabilitas Puan di bawah 3 % akan sulit terpilih menjadi presiden . Sekarang tinggal Prabowo berhadapan dengan Anies karena tidak ada lawan lagi yang kuat . Dan ketika suara PDIP  untuk Prabowo maka bisa dipastikan Prabowo menjadi presiden . Apabila Ganjar keluar dari PDIP lalu dipinang menjadi capres maka Ganjar menjadi lawan yang kuat bagi calon presiden lainnya . Apalagi  Ganjar sebagai sosok disingkirkan , dibuang dan dianggap anak tiri oleh PDIP menjadi promosi untuk mendapat dukungan dan empati dari pemilih . Dengan elektabilitas yang cukup tinggi diatas 30 % dan dukungan para relawan maka dapat dipastikan Ganjar terpilih menjadi presiden . Otomatis partai yang mendukungnya akan mengalami kenaikan . Karena para pemilih di Indonesia masih melihat sosok ketika capres dari partai A maka pemilih akan memilih partai A . Ini hanya analisa rakyat biasa , perubahan apapun pasti akan terjadi . Masih dua tahun pemilu diadakan dan masih ada waktu untuk berfikir . Di poltik tidak ada kawan abadi dan lawan abadi  yang ada hanya kepentingan ….(abc).

Kegaduhan RUU Sisdiknas

 "Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu emas kebebasan." - George Washington Carver

RUU Sisdiknas dikaji ulang....

Badan Legislasi DPR RI sepakat untuk tidak memasukkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) ke dalam Prolegnas Prioritas Perubahan 2022. Keputusan ini diketok setelah tujuh dari delapan fraksi yang hadir meminta Pemerintah untuk melakukan kaji ulang draf dan naskah akademik RUU yang masih kontroversial tersebut.

  Usulan Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tidak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Perubahan 2022.  "Sudah kita sepakati, khusus (RUU) Sistem Pendidikan Nasional akan kami lakukan evaluasi. Mudah-mudahan di awal tahun mendatang atau bisa di tahun ini pemerintah bisa merapikan dan mengomunikasikan drafnya," ujar Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas dalam siaran YouTube Baleg DPR, Selasa, 20 September 2022.( medcom .id 20/9/2022) . Pihak pemerintah pun menerima keputusan untuk tidak memasukkan RUU Sisdiknas dalam Prolegnas Prioritas Perubahan 2022.

Perjuangan RUU Sisdiknas...

Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) telah mengakibatkan terjadinya kegaduhan di Kemendikbud Ristek . Menurut beberapa fraksi di DPR  ,  Kemendikbud Ristek selaku  pengusul beleid bisa  mengkomunikasikan materi beleid kepada pemangku kepentingan bidang pendidikan , mengevaluasi beberapa poin RUU yang menjadi sebab kegaduhan dan menyelesaikan  dulu di pemerintah dan stakeholder pendidikan . Beberapa catatan ini menjadi alasan untuk tidak memasukkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) ke dalam Prolegnas Prioritas Perubahan 2022.  Terhadap keputusan ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum memastikan bakal mengajukan kembali RUU Sisdiknas ke DPR. 

"Belum ada keputusan apakah Kemendikbud Ristek akan mengajukan kembali RUU Sisdiknas untuk dibahas bersama DPR," kata Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo (Nino),  kepada Medcom.id, Kamis, 22 September 2022. 

Pendidikan mau kemana...

        RUU tentang sistem pendidikan nasional adalah salah satu RUU yang masuk ke dalam program legislasi nasional 2020-2024. RUU ini diarahkan menjadi UU pengganti dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Norma-norma pokok diintegrasikan ke dalam satu Undang-Undang tersebut, sedangkan norma-norma turunannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Tujuan RUU Sisdiknas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan mengupayakan kesejahteraan guru . Dalam RUU Sisdiknas menjadi solusi guru yang hingga hari ini tak kunjung mendapat tunjangan. Ada  1,6 juta guru bisa segera mendapat kenaikan tunjangan, tanpa harus menunggu antrian panjang sertifikasi pendidik yang harus dilalui jika mengikuti pengaturan UU Guru dan Dosen yang saat ini berlaku. 

Perjuangan PGRI demi kesejahteraan guru

RUU Sisdiknas juga dibuat untuk mengakui 400 ribu pendidik PAUD sebagai guru agar bisa memperoleh hak-hak yang setara. Selain itu, RUU Sisdiknas juga menambah kewajiban pemerintah membiayai pendidikan melalui perluasan cakupan wajib belajar menjadi 13 tahun. Itu beberapa hal yang diatur dalam draf RUU Sisdiknas , tentu masih banyak hal yang masih diatur di dalam RUU Sisdiknas tersebut . Terlihat tujuan RUU Sisdiknas cukup baik dan itu menjawab aspirasi guru yang selama ini diperjuangkan . Namun banyak yang mengkritisi tentang sertifikasi tunjangan guru . Bahkan sampai ketua PGRI bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas sertifikasi tunjangan guru . Kalangan guru bersertifikat yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi resah dengan draf RUU tersebut karena tidak mencantumkan tunjangan profesi guru.

Hak guru perlu diperjuangkan

Pemerintah mengatakan, RUU tersebut justru akan menjamin kesejahteraan semua guru. Sementara guru berasumsi, tanpa pencantuman eksplisit tunjangan profesi, kesejahteraan mereka akan terancam. Tunjangan profesi guru sebaiknya tetap dicantumkan dalam RUU untuk menjamin kepastian karena kesejahteraan guru adalah keniscayaan. Guru yang profesional dan sejahtera akan menentukan kualitas pendidikan dan selanjutnya kemajuan suatu bangsa.

Untuk mendapatkan guru yang berkualitas, perlu daya tarik. Saat ini salah satu daya tarik untuk menjadi guru adalah tunjangan profesi guru. Lulusan SMA yang berprestasi dan dari kalangan menengah banyak yang memilih belajar di fakultas keguruan. Ini fenomena yang baik untuk kemajuan pendidikan kita.

Guru profesional dibuktikan dengan sertifikat guru. Betul yang dikatakan Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, sertifikat guru ibarat SIM untuk mengajar. Masalahnya, masih ada 1,6 juta guru yang belum bersertifikat.

Mereka dalam antrean karena kuota terbatas. Dengan demikian, kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) perlu ditingkatkan agar semua guru berkesempatan sama. Jika kuota telah ditambah, ada kesempatan tes. Jika tidak lulus, itu konsekuensi masing-masing karena sistem merit dalam PPG harus ada. Namun, jika banyak yang tidak lulus tes, berarti tata kelola perekrutan perlu diperbaiki.

Pendidikan tanggungjawab bersama

Bagaimana solusi terhadap RUU Sisdiknas ini ?

Pengamat Pendidikan dari Vox Populi Institut, Indra Charismiadji mengaku ada 10 problematika fundamental dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Pertama, kata dia, mengaburkan peran pemerintah sebagai pelaksana dan penanggung jawab usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kedua, penghapusan peran aktif masyarakat dalam sistem pendidikan nasional yang seharusnya ditingkatkan, seperti hilangnya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.

Ketiga, tidak ada kajian akademis yang komprehensif tentang problematika dan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, lalu tak ada solusi nyata yang ditawarkan.

Keempat, sistem pendidikan nasional yang disusun masih lebih condong ke sistem persekolahan nasional.

Kelima, terjadi miskonsepsi tentang wajib belajar menjadi kewajiban orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya dan ikut menanggung biayanya. Di mana seharusnya negara menyediakan akses pelayanan pendidikan formal untuk semua warga negara dan dibiayai penuh oleh negara.

Keenam, tidak ada upaya nyata untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, seperti rekomendasi dari lembaga-lembaga kajian internasional.

Ketujuh, sistem pendidikan nasional masih multisistem dan bertentangan dengan amanat konstitusi. "Perpres No. 104 tahun 2021 masih menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tidak pernah masuk dalam sistem pendidikan nasional," jelas dia. 

Kedelapan, RUU Sisdiknas tidak transparan. Bayangkan saja, sampai hari ini belum ada penjelasan terkait siapa saja tim penyusun RUU Sisdiknas dari pemerintah. 

Kesembilan, tidak ada pelibatan publik yang bermakna dalam menggarap RUU Sisdiknas. "Kemendikbud Ristek justru sibuk membuat flyer, postingan di media sosial (medsos), meme, menggunakan influencer, membuat hadir di diskusi RUU Sisdiknas untuk kalangan yang mendukung saja," tegas dia. 

Kesepuluh, belum adanya cetak biru atau grand design terkait pendidikan Indonesia dalam RUU Sisdiknas.  ( Kompas.com , 19/9/2022)

Pendapat di atas  tentu menjadi masukan bagi pemerintah terutama Kemendikbud Ristek  menyusun kembali RUU Sisdiknas dan disampaikan ke DPR untuk masa yang akan datang . (abc)